DIDUGA JADI TARGET PEMBUNGKAMAN PETI, WARTAWAN ALIMIN DIHAJAR BERAMAI-RAMAI! ANAK IKUT JADI KORBAN, KAPOLRES MELAWI DITANTANG UNGKAP DALANGNYA!

Tintarepublik, com-MELAWI, KALIMANTAN BARAT – Dugaan aksi pengeroyokan brutal terhadap seorang wartawan kembali mengguncang dunia pers. Alimin, wartawan yang sebelumnya memberitakan dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah ruas jalan PT SBK Ela, diduga menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama di kawasan Logpon Ela, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kamis (19/11/2026) malam sekitar pukul 19.58 WIB.

Lebih memprihatinkan, anak korban juga disebut ikut menjadi sasaran kekerasan. Peristiwa ini memunculkan kecaman dan pertanyaan serius mengenai keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik di lapangan.

Berdasarkan keterangan awal keluarga, Alimin mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh akibat dugaan pemukulan. Rekaman video yang beredar di sejumlah grup WhatsApp turut menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat ditelusuri sebagai salah satu petunjuk penyelidikan.

Usai kejadian, korban dibawa ke Rumah Sakit Ella Hilir untuk mendapatkan perawatan medis. Sejumlah personel Polsek Ella Hilir dilaporkan terlihat berada di lokasi perawatan.

BERITA PETI DIDUGA BERUJUNG KEKERASAN

Persoalan semakin serius karena muncul dugaan bahwa insiden tersebut berkaitan dengan pemberitaan Alimin mengenai aktivitas PETI.

Jika dugaan motif tersebut terbukti, tindakan kekerasan itu patut dipandang sebagai ancaman terhadap kemerdekaan pers. Wartawan tidak boleh diteror, diintimidasi, apalagi dianiaya karena menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Informasi awal turut menyebut sejumlah orang yang diduga berasal dari Dusun Nuak dan Domet. Nama Kepala Dusun Sungai Nangka juga muncul dalam informasi yang beredar. Namun, belum ada pembuktian mengenai keterlibatan pihak-pihak tersebut. Penyidik harus menguji seluruh informasi berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti.

BUKAN SEKADAR PENGANIAYAAN, KEMERDEKAAN PERS JUGA HARUS DILINDUNGI!

Aparat penegak hukum diminta tidak mengabaikan kemungkinan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penghalangan kerja jurnalistik.

Sejumlah ketentuan hukum yang perlu didalami meliputi:

Pasal 262 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Pasal 466 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait tindak pidana penganiayaan.

Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, apabila terbukti ada kesengajaan menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2).

Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Penerapan pasal tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur pidana dan hasil pembuktian penyidik.

KAPOLRES MELAWI HARUS BUKTIKAN KETEGASAN!

Kapolres Melawi beserta jajaran diminta segera mengusut tuntas perkara ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa kekerasan terhadap wartawan dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum.

Ada sejumlah langkah mendesak yang harus dilakukan:

Mengusut identitas seluruh orang yang diduga terlibat.

Memeriksa korban, anak korban, dan saksi-saksi.

Mengamankan serta menganalisis rekaman video yang beredar.

Menelusuri dugaan motif dan kaitannya dengan pemberitaan PETI.

Memberikan perlindungan kepada korban beserta keluarganya.

Menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik.

Keberatan terhadap pemberitaan bukan alasan untuk melakukan kekerasan. UU Pers menyediakan hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers.

JANGAN BIARKAN HUKUM KALAH OLEH INTIMIDASI!

Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Alimin dan anaknya harus menjadi perhatian serius. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, motif dan kronologi lengkap kejadian masih dalam pendalaman. Konfirmasi resmi dari Polres Melawi masih diperlukan. Seluruh pihak yang disebut tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Lina Satriana, S.Pd.)