MOTOR HONDA SCOOPY B 4155 ECK BELUM KEMBALI! RAKA WIBISONO DAN AFRIZAL DIMINTA BUKA SUARA, POLISI HARUS TELUSURI JEJAK KENDARAAN!

DEPOK, TINTAREPUBLIK.COM — 28 OKTOBER 2026
Keberadaan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi B 4155 ECK milik Rafi, seorang pekerja di lingkungan Gudang JNT Malatek, Jalan Raya Jakarta–Bogor KM 30, Depok, masih menjadi tanda tanya. Kendaraan yang awalnya dipinjam dengan alasan untuk mengambil uang gaji tersebut hingga kini dilaporkan belum kembali kepada pemiliknya.
Persoalan ini bukan sekadar urusan pinjam-meminjam kendaraan. Ketika sepeda motor milik seseorang belum dikembalikan, sementara penjelasan mengenai keberadaannya belum memberikan kepastian, maka kronologi perpindahan penguasaan kendaraan harus diungkap secara terang berdasarkan bukti.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, kendaraan tersebut awalnya dipinjam Rafi sekitar pukul 07.00 WIB. Motor itu kemudian dikabarkan kembali ke lingkungan gudang sekitar pukul 13.00 WIB. Namun, persoalan muncul setelah kunci kendaraan disebut diserahkan kepada seseorang bernama Afrizal untuk membawa motor keluar dari lokasi.

Dalam rangkaian kejadian tersebut, nama Raka Wibisono, yang disebut menjabat sebagai koordinator lapangan (korlap), turut menjadi perhatian karena disebut memberikan keterangan mengenai keberadaan kendaraan tersebut.

Menurut informasi yang diterima redaksi, Raka menyampaikan bahwa motor sedang digunakan Afrizal dan belum kembali. Kabar mengenai Afrizal yang disebut terjebak kemacetan juga beredar. Namun, hingga menjelang malam, keberadaan motor belum mendapatkan kepastian, sementara komunikasi melalui WhatsApp dikabarkan tidak lagi berjalan.

JEJAK MOTOR HARUS DIUNGKAP, BUKAN BERHENTI PADA KETERANGAN

Rafi kini membutuhkan jawaban yang jelas: siapa yang terakhir menguasai Honda Scoopy B 4155 ECK, kapan kendaraan itu dibawa keluar, ke mana tujuannya, dan apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengembalikannya?

Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan fakta, bukan sekadar keterangan yang berpindah dari satu orang ke orang lain.

Raka Wibisono dan Afrizal perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologi masing-masing, termasuk dasar peminjaman, proses penyerahan kunci, serta komunikasi setelah kendaraan tidak kunjung kembali.

Manajemen Gudang JNT Malatek juga perlu dimintai klarifikasi mengenai apakah pihaknya mengetahui kejadian tersebut dan apakah ada langkah internal untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dialami Rafi.

Hingga naskah ini disusun, redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebutkan. Karena itu, tanggung jawab masing-masing pihak belum dapat disimpulkan dan tetap harus diuji berdasarkan keterangan serta bukti yang dapat diverifikasi.

CCTV, RIWAYAT KOMUNIKASI, DAN SAKSI PERLU DIPERIKSA

Untuk menghindari simpang siur, penelusuran sebaiknya diarahkan pada bukti-bukti yang dapat memastikan perjalanan kendaraan sejak pertama kali dipinjam hingga belum kembali kepada pemiliknya.

Rekaman CCTV di area gudang maupun pintu keluar, apabila tersedia, dapat membantu mengidentifikasi waktu kendaraan dibawa keluar. Riwayat komunikasi, keterangan saksi, serta informasi mengenai pihak yang terakhir menguasai motor juga penting untuk memperjelas kronologi.

Informasi lain mengenai dugaan kendaraan yang tidak kembali setelah dipinjam di lingkungan yang sama turut disebut oleh sejumlah narasumber. Namun, informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi tersendiri. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa kejadian-kejadian itu memiliki pelaku, modus, atau hubungan yang sama.

Apabila ditemukan peristiwa lain yang berkaitan, aparat perlu mengujinya melalui pemeriksaan dan bukti, bukan melalui asumsi.

POLSEK CIMANGGIS DAN POLRES METRO DEPOK DIMINTA TINDAK LANJUTI

Rafi berharap Honda Scoopy miliknya segera ditemukan dan dikembalikan. Polsek Cimanggis serta Polres Metro Depok diminta menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang diajukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penanganan perkara perlu difokuskan pada penelusuran kendaraan, pemeriksaan saksi, klarifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peminjaman, serta pengumpulan bukti yang relevan.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah. Belum kembalinya kendaraan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya penggelapan; unsur pidana dan pertanggungjawaban setiap pihak tetap harus diperiksa.

Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi salah satu rujukan apabila fakta perkara memenuhi unsur penggelapan dan ketentuan tersebut berlaku terhadap peristiwa yang diperiksa.

MANAJEMEN JNT MALATEK JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERLARUT

Kejadian ini juga menjadi alasan bagi manajemen Gudang JNT Malatek untuk memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, jika memang mengetahui persoalan tersebut, serta kemungkinan bantuan untuk mempertemukan pihak-pihak terkait demi menemukan kendaraan.

Bagi Rafi, persoalan utamanya sederhana: motor miliknya harus ditemukan dan status pengembaliannya harus mendapatkan kepastian.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Raka Wibisono, Afrizal, serta manajemen Gudang JNT Malatek agar seluruh pihak dapat menyampaikan keterangan secara berimbang.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan saling melempar tanggung jawab, melainkan kronologi yang dapat diuji, bukti yang dapat diperiksa, dan penyelesaian yang jelas.

Honda Scoopy B 4155 ECK belum kembali. Keberadaannya harus ditelusuri, keterangan semua pihak perlu diuji, dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
(REDAKSI)